Diawali dengan prakarsa Ibu Tein Suharto selaku Istri Wakil perdana menteri bidang pertahanan dan keamanan, untuk membentuk wadah integrasi istri-istri anggota TNI yang bertugas di lingkungan Staf Hankam, maka diadakanlah pertemuan antara Ibu Tien Suharto dengan beberapa istri Perwira Staf Hankam, Istri Panglima keempat Angkatan serta istri Menteri Veteran untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Selanjutanya pada tanggal 14 Juli 1966 dibentuk resmi Ikatan Keluarga Staf Hankam, disingkat IKH sebagai perwujudan dari prakarsa tersebut. Tujuan utama IKH adalah menciptakan hubungan erat bersifat kekeluargaan diantara para istri yang suaminya bertugas di staf Hankam.

Sejak berdiri sampai tahun 1968 IKH belum mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan sebagai landasan kerjanya adalah Pedoman Dasar. Berdasarkan pedoman dasar tersebut, IKH berusaha mengembangkan kesejahteraan dikalangan keluarga staf Hankam, sehingga sebutan Ikatan Keluarga Hankam kemudian berubah menjadi Ikatan Kesejahteraan Keluarga Hankam disingkat IKKH. Selanjutanya, untuk mewujudkan organisasi yang lebih terarah dirasakan perlu menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk mengatur jalannya organisasi.

Dengan dilaksanakannya integrasi Akademi Angkatan dan Polri di bawah satu atap, yakni Akabri yang dipusatkan di Magelang, maka lingkungan akademi tersebut mencakup semua anggota Angkatan dan Polri.

Dengan persetujuan Menhankam/Pangab dan ketua Umum IKKH, dibentuklah IKKH Akabri yang kepengurusannya bersifat gabungandan diketuai oleh istri Gubernur Akabri. Sejalan dengan perkembangan organisasi, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKKH yang disahkan oleh Ibu Tien Suharto selaku Ketua Umum pada tanggal 10 April 1969.

Dengan adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKKH tersebut maka susunan organisasi mengalami perubahan. Ruang lingkup yang semula terbatas pada staf Hankam, dikembangkan ke semua unsur organisasi ABRI yang bersifat gabungan pada Departemen Hankam, (meliputi unsur Badan Pelaksana Pusat, Lembaga dan Komando Utama Hankam. Dengan perubahan tersebut enam komisariat yang selanjutnya dikembangkan menjadi sembilan komisariat).

Sampai saat ini Dharma Pertiwi telah dipimpin oleh  duabelas orang ketua umum, secara berturut-turut yaitu :

 1.   Ibu Tien Soeharto, 30 Mei 1972 s.d 6 Juni 1973.

2.   Ibu M. Panggabean, 6 Juni 1973 s.d 18 April 1978.

3.   Ibu E. Yusuf, 18 April 1978  s.d 30 Maret 1983.

4.   Ibu L.B. Moerdani, 30 Maret 1983 s.d 29 Februari 1988.

5.   Ibu Try Sutrisno, 29 Februari 1988 s.d 20 Februari 1993.

6.   Ibu Edi Sudradjat, 20 Februari 1993 s.d 22 Mei 1993.

7.   Ibu Feisal Tanjung, 22 Mei 1993 s.d 20 Pebruari 1998.

8.   Ibu Uga Wiranto, 20 Pebruari 1998 s.d 4 Nopember 1999

9.   Ibu Murniati Widodo As, 4 Nopember 1999 s.d 18 Juni 2002.

10. Ibu Andy Endriartono Sutarto, 18 Juni 2002 s.d  20 Pebruari 2006.

11. Ibu Ratna Djoko Suyanto, 20 Februari 2006 s.d 8 Februari 2008.

12. Ibu Angky Djoko Santoso, 8 Januari 2008 s.d 2 Oktober 2010.

13. Ibu Tetty Agus Suhartono, 2 oktober 2010 s.d .

14. Ibu Koes Moeldoko,

15. Ibu Ibu Nenny Gatot Nurmantyo

Demikian sejarah singkat Dharma Pertiwi sejak kelahirannya hingga sekarang.